PENYALURAN KUR DI JAWA-BALI-NUSA TENGGARA MASIH TERKONSENTRASI DI JAWA

30058436

IQPlus, (28/10) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pemerataan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara karena pembiayaan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan, wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menyumbang Rp150,5 triliun atau sekitar 57 persen dari total realisasi KUR nasional hingga 23 Oktober 2026.

Namun, penyaluran di regional tersebut masih didominasi Pulau Jawa.

Ia menyebutkan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menyumbang sekitar 78 persen, sedangkan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) baru mencapai sekitar 12 persen.

"Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi penyaluran KUR, khususnya pada sektor produksi, pencapaian target debitur baru, dan pemerataan penyaluran di Bali dan Nusa Tenggara," ujar Helvi dalam Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Surabaya, Selasa (27/10).

Ia menyampaikan, realisasi KUR nasional hingga 23 Oktober 2026 mencapai Rp262,4 triliun atau 91 persen dari target Rp290 triliun, dengan jumlah penerima sebanyak 4,07 juta debitur.

Meski demikian, porsi penyaluran KUR untuk sektor produksi di regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara baru mencapai 61,1 persen, masih di bawah target nasional sebesar 65 persen.

Sementara itu, realisasi debitur yang naik kelas atau graduasi baru mencapai 64 persen dari target.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian UMKM mendorong peningkatan kesiapan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan melalui fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan pencatatan keuangan, serta peningkatan literasi pembiayaan.

Kementerian UMKM juga meminta pemerintah daerah lebih aktif mengidentifikasi calon debitur potensial dan memasukkan data mereka ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), sekaligus memetakan potensi industri daerah agar penyaluran KUR lebih tepat sasaran.

Helvi menegaskan perluasan akses KUR tidak hanya berorientasi pada penyaluran kredit, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. (end/ant)