TENDER WAJIB RP296 PER SAHAM, JINLONG RESOURCES RESMI JADI PENGENDALI BARU FITT?

03458945

IQPlus, (4/2) - PT Jinlong Resources Investment (PT JRI) resmi menjadi pengendali baru PT Hotel Fitra International Tbk (FITT) setelah menyelesaikan proses pengambilalihan saham perseroan.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9/2018, PT JRI akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib (mandatory tender offer) kepada pemegang saham publik FITT.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan pada 4 Februari 2026, PT JRI menawarkan untuk membeli sebanyak-banyaknya 271,87 juta saham FITT atau setara dengan 20,84% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan, dengan harga Rp296 per saham. Periode penawaran tender wajib berlangsung selama 30 hari kalender, mulai 5 Februari hingga 6 Maret 2026, dengan tanggal penyelesaian pada 16 Maret 2026.

Pengambilalihan dilakukan melalui pembelian saham dari pemegang saham lama, yakni PT Gloria Inti Nusantara, Hendra Sutanto, dan Richard Suwandi Lie, dengan total 627 juta saham atau 48,07% kepemilikan. Transaksi tersebut telah diselesaikan pada 12 Desember 2025 dengan nilai Rp65,83 miliar atau Rp105 per saham.

Selain itu, PT JRI juga melakukan pembelian tambahan 405,39 juta saham dari sejumlah pemegang saham lain dengan harga Rp130 per saham. Dengan transaksi lanjutan tersebut, total kepemilikan PT JRI di FITT meningkat menjadi 1,03 miliar saham atau setara 79,16% dari seluruh saham beredar.

Manajemen PT JRI menyatakan pengambilalihan ini bertujuan memperkuat struktur permodalan, tata kelola, serta daya saing FITT secara berkelanjutan. Dukungan strategis dari pengendali baru diharapkan dapat mendorong efisiensi operasional dan membuka peluang pengembangan usaha di sektor perhotelan dan pariwisata.

PT JRI menegaskan tidak memiliki rencana untuk melakukan delisting, mengubah status FITT menjadi perusahaan tertutup, maupun melakukan likuidasi setelah pelaksanaan tender wajib. Perseroan juga menyatakan telah memiliki kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemegang saham publik yang mengikuti tender. (end)