PERCEPAT PROGRAM LISTRIK DESA, ESDM PERKUAT SINERGI DENGAN PEMDA

14557297

IQPlus, (26/5) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam percepatan penyediaan akses listrik nasional melalui Program Listrik Desa (Lisdes).

"Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor," ujar Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno yang dikutip melalui laman resmi Kementerian ESDM yang diakses dari Jakarta, Selasa.

Tri menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Lisdes di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain proses perizinan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Menurutnya, keberhasilan Program Lisdes sebagai program prioritas Presiden memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, ia menggelar Rapat Koordinasi dan Dukungan Fasilitasi Kendala Pelaksanaan Program Lisdes Tahun 2026 di Jakarta, Senin (25/5).

Tri juga menyampaikan bahwa Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan Program Lisdes melalui pembiayaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2025 dengan target awal 1.285 lokasi dan dioptimalisasi menjadi 1.516 lokasi.

Hingga 30 April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen.

Dalam forum tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa ketersediaan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami menargetkan pada tahun 2029 tidak ada lagi satu pun desa di Sulawesi Tengah yang belum menikmati listrik. Sulawesi Tengah siap mendukung dan menghadapi berbagai tantangan maupun kendala dalam pelaksanaan program ini," kata Anwar.

Ia juga berharap Program Lisdes dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah sebagaimana program prioritas nasional lainnya. (end)